Menemukan Bakat Anak

Anak adalah titipan Allah kepada orang tua yang harus diisi muatan dirinya dengan hal-hal positif. Anak terlahir tanpa baju, tanpa ilmu tapi membawa nilai-nilai alamiah yang jujur dan tanpa kebohongan. Kecakapan dan kemampuan anak tak dibawa sejak ia dilahirkan. Justeru itu orangtua harus menggali bakat anak, namun sebaiknya dilakukan secara natural tanpa paksaan.
Saya bukanlah seorang psikolog atau punya latar belakang sebagai guru anak, atau embel-embel lain yang berhubungan dengan anak. Hanya saja saya punya anak.
Sebagi seorang peneliti, saya tertarik serius untuk mengamati perkembangan dan keunikan anak saya sendiri sejak sekolah usai. Walaupun dulunya saya juga berupaya menuliskan catatan-catatan kemajuan Najmi, namun tak seserius setahun belakangan ini.
Banyak ilmu yang saya dapatkan dengan keasyikan mengamati anak.

Pendidikan Berkarakter Islami

Buku PENDIDIKAN ISLAM: Membangun Manusia Berkarakter dan Beradab, merupakan panduan dalam memahami tujuan dan sifat pendidikan Islam. Buku ini bukan hanya ditujukan untuk para ulama, pejabat, dosen, mahasiswa, guru dan murid, tetapi juga penting untuk setiap orangtua. Banyak yang kadang salah paham bahwa pendidikan Islam terbatas pada pendidikan formal sekolah. Banyak pula yang salah paham seolah-olah tanggungjawab orangtua telah usai setelah mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah tertentu yang berbiaya tinggi. Padahal tanggung jawab pendidikan anak tetap pada orantua.

Pendidikan yang Layak

Setiap warga negara Indonesia dijamin hak dan kewajibannya dalam UUD 1945. Terkait dengan judul di atas mengenai Hak atas pendidikan yang layak. Bahwa sejak lahir seorang manusia memilki Hak Asasi yang pemenuhannya dijamin dalam Konstitusi kita.UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan definisi Hak Asasi Manusia yaitu:" seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pemerintah Lebih Teoritis Ketimbang Empiris

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam KPPTJP IV serta proyek IMHERE termasuk RUU-BHP yang diajukan terdengar begitu menawan karena menjanjikan peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi Indonesia, secara lokal, nasional, bahkan internasional.

Permasalahannya, Indonesia yang sedang dalam krisis multidimensional, lebih membutuhkan perbaikan secara sistematik, tidak hanya bidang pendidikan saja, namun secara sistem keseluruhan.

Secara teori kebijakan-kebijakan pemerintah itu akan menghasilkan institusi yang lebih berkualitas, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan perkembangan dunia. Namun, empirisnya sangat jauh dari yang ingin dicapai. Contoh nyata adalah penerapan BHMN, apalagi nantinya jika RUU-BHP benar-benar menjadi undang-undang.

Pendidikan Malaysia Lebih Hebat Dari Indonesia…??

Beberapa waktu yang lalu, dalam kuliah Bahasa Arab, Pak Hamdan, S.S,. M.A, seorang dosen muda yang dulu ku kenal di Jama’ah Shalahuddin menyampaikan suatu berita yang menarik terkait dengan lulusan Universitas Al Azhar dari Mesir. Kata beliau, dalam sejarah sampai hari ini, belum ada mahasiswa Malaysia yang memperoleh predikat cum laude dari Al Azhar.
Jangan bandingkan dengan Indonesia. Doktor Al Azhar pertama dari Al Azhar se Asia Tenggara adalah orang Indonesia, ahli tafsir Al Qur’an Prof. Dr. Quraish Shihab. Apalagi yang lulus dengan cum laude baik dari S1, S2 atau S3. Kata pak Hamdan, hal itu disebabkan sistem pengajaran di Al Azhar sangat mengedepankan kemampuan hafalan. Bahkan diceritakan sistem komputerisasi tidak terlalu dipentingkan oleh Al Azhar, karena kemampuan hafalan staf akademik mereka luar biasa.
Meski hafalan tidak kuat-kuat amat, namun sistem pendidikan pesantren di Indonesia yang memang sangat mengandalkan aspek hafalan telah telah mempersiapkan calon mahasiswa Indonesia untuk kuliah di Universitas Islam ternama itu. Sehingga mereka tidak lagi canggung dengan model pendidikan di Al Azhar dan bisa menyelesaikan studi dengan predikat kelulusan cum laude.
Berbeda dengan sistem pendidikan di Malaysia yang banyak dipengaruhi oleh model Inggris (Eropa pada umumnya) yang mementingkan aspek pemahaman dan analisis. Sehingga ketika menemukan sistem pembelajaan yang berbeda mereka membutuhkan adaptasi.

Hebat, Indonesia Punya Toko Buku Berjalan

Jakarta:Model toko buku mobil diluncurkan hari ini di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pendidikan Nasional Depok, Jawa Barat, (23/2). Bertepatan dengan digelarnya Rembuk Nasional Pendidikan.
“Saat ini jumlahnya baru 70 mobil, targetnya mencapai 1000 mobil sampai akhir tahun,” kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo saat memberikan sambutannya, Senin (23/2).
Toko buku mobil ini, ia menjelaskan, merupakan upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku murah. Toko buku mobil akan beroperasi ke kabupaten-kabupaten terutama yang didaerahnya belum tersedia toko buku. Selama ini, distribusi buku merupakan kendala yang sulit diatasi, “Dengan toko buku mobil diharapkan masalah selesai,” katanya.
Toko buku mobil ini nantinya akan lebih difokuskan pada penyediaan buku pelajaran berharga murah. Harga minimal buku Rp 4.452 per eksemplar. Selain itu disediakan pula buku-buku umum yang dijual dengan harga miring.
Setia Dharma Madjid, ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia menyatakan sudah 70 toko buku mobil siap beroperasi. Di antaranya di Sumatera Barat dan DKI Jakarta.
Ide peluncuran toko buku mobil, lanjut Setia, berawal dari sulitnya distribusi buku-buku pelajaran ke daerah. Kesulitan distribusi ini menyebabkan banyak daerah yang mengalami kelangkaan buku, kalaupun ada harganya akan sangat mahal.

Kampus yang Komersil Tidak Dapat Dihindari

Banyak kalangan yang mengatakan bahwa BHMN bukanlah komersialisasi apalagi privatisasi kampus. Mereka salah besar, pada kenyataannya justru komersialisasi ini tidak dapat dihindari. Kemudian, karena pencarian dan pengelolaan keuangan institusi pendidikan dilakukan secara otonomi, di mana pemerintah tidak campur tangan lagi, privatisasi kampus malah semakin jelas.

Aset-aset perguruan tinggi dijadikan bisnis untuk mencari uang. Misalnya saja IPB mendirikan Bogor Botany Square, Ekalokasari Plaza, dan pom bensin di wilayah kampusnya. Sebenarnya ini sudah melanggar Tri Dharma Perguruan Tinggi karena menjadikan bagian kampus sebagai pusat bisnis.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perguruan tinggi konversi aset tersebut dikatakan boleh-boleh saja. Permasalahannya jika institusi pendidikan tidak mempunyai aset, atau sedang buntu tidak memiliki cara lain untuk memperoleh dana. Alhasil biaya pendidikanlah yang naik.

Peningkatan biaya pendidikan dijumpai pada semua perguruan tinggi yang telah menjadi BHMN ini. Sebagai contoh seperti yang terjadi di UI, pada tahun 1999, Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP) sebesar 1.5 juta rupiah, meningkat tiga kali lipat dari biaya sebelumnya yang limaratus ribu rupiah. Lalu, tahun 2003, Program Prestasi Minat Mandiri (PPMM), mengharuskan mahasiswa membayar uang masuk sebesar 50-60 juta rupiah, belum uang pangkalnya (admission fee) yang kisarannya 5-25 juta rupiah.

Dunia pendidikan

Dunia pendidikan sebagai ruang bagi peningkatan kapasitas anak bangsa haruslah dimulai dengan sebuah cara pandang bahwa pendidikan adalah bagian untuk mengembangkan potensi, daya pikir dan daya nalar serta pengembangan kreatifitas yang dimiliki. Sistem pendidikan yang mengebiri ketiga hal tersebut hanyalah akan menciptakan keterpurukan sumberdaya manusia yang dimiliki bangsa ini yang hanya akan menjadikan Indonesia tetap terjajah dan tetap di bawah ketiak bangsa asing.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana sistem pendidikan di Indonesia menciptakan anak bangsa yang memiliki sensitifitas terhadap lingkungan hidup dan krisis sumber-sumber kehidupan, serta mendorong terjadinya sebuah kebersamaan dalam keadilan hak. Sistem pendidikan harus lebih ditujukan agar terjadi keseimbangan terhadap

Timbul Kesenjangan dalam Bidang Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak rakyat Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan tinggi (bahkan pendidikan dasar), namun dibatasi oleh kemampuan finansialnya. Jika pada institusi pendidikan, komersialisasi tidak dapat dihindari, apa yang terjadi pada mereka? Apakah hak mereka untuk mendapat pendidikan terabaikan?

Yang terjadi adalah pengkotak-kotakan mahasiswa. Mahasiswa yang berduit mendapat kesempatan yang lebih. Bisa dipastikan akan timbul kesenjangan baru.

Suatu fenomena pada kampus-kampus PTBHMN, tempat parkir dipenuhi oleh mobil-mobil para mahasiswa. Memang bukan indikasi utama, tetapi cukup menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat bahwa yang kuliah hanyalah yang kaya alias mampu saja. Sampai timbul sinisme, orang miskin dilarang kuliah.

Pendidikan Tinggi Indonesia Tidak Lagi Independen

Seperti sudah menjadi kebiasaan, jika pemerintah punya proyek baru dananya pasti dari berutang. Akibatnya isi proyeknya tergantung kompromi kedua belah pihak dan tentu saja harus menyenangkan pemberi utang.

Proyek IMHERE dan program-program sebelumnya, dananya berasal dari pinjaman (utang) dari pihak asing (World Bank, Asian Development Bank, dan sebagainya). Mereka begitu baik bersedia memberikan ”bantuan” untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Apakah pemerintah pernah berpikir, apa maksud mereka dibalik bantuan itu?.
Yang perlu dicermati adalah pertama, kebijakan pendidikan Indonesia menjadi tidak independen. Kedua, adanya bunga menambah beban pembayaran semakin tinggi. Bukankah Indonesia masih memiliki utang?.

Guru, elemen yang terlupakan

Pendidikan Indonesia selalu gembar-gembor tentang kurikulum baru…yang katanya lebih oke lah, lebih tepat sasaran, lebih kebarat-baratan…atau apapun. Yang jelas, menteri pendidikan berusaha eksis dengan mengujicobakan formula pendidikan baru dengan mengubah kurikulum.
Di balik perubahan kurikulum yang terus-menerus, yang kadang kita gak ngeh apa maksudnya, ada elemen yang benar-benar terlupakan…Yaitu guru! Ya, guru di Indonesia hanya 60% yang layak mengajar…sisanya, masih perlu pembenahan. Kenapa hal itu terjadi? Tak lain tak bukan karena kurang pelatihan skill, kurangnya pembinaan terhadap kurikulum baru, dan kurangnya gaji. Masih banyak guru honorer yang kembang kempis ngurusin asap dapur rumahnya agar terus menyala.
Guru, digugu dan ditiru….Masihkah? atau hanya slogan klise yang sudah kuno. Murid saja sedikit yang menghargai gurunya…sedemikian juga pemerintah. banyak yang memandang rendah terhadap guru,

Resep Sukses Finlandia

Dari segi anggaran, Finlandia agak sedikit lebih tinggi dari negara lain — walau bukan yang tertinggi. Kegiatan sekolah juga hanya 30 jam per minggu. Tapi guru-guru di Finlandia adalah pilihan dengan kualitas terbaik. Untuk menjadi guru jauh lebih ketat persaingannya ketimbang melamar Fakultas Hukum atau Kedokteran. Guru juga diberi kebebasan dalam kurikulum, text-book, hingga metode pengajaran dan evaluasi.
Sistem pendidikan Finlandia memang unik. Remedial tidak dianggap sebagai kegagalan tapi untuk perbaikan. Orientasi dibuat untuk tujuan-tujuan yang harus dicapai. Penekanan ada di proses, bukan hasil. PR dan ujian tak musti dikerjakan dengan sempurna — yang penting murid menunjukkan adanya usaha. Ujian justru dipandang sebagai penghancur mental siswa.
Sejak awal, murid diajari bertanggung jawab mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka didorong untuk bekerja secara independen. Guru tidak mesti selalu mengontrol mereka. Proses pembelajaran berjalan dua arah. Suasana sekolah boleh dibilang jadi lebih cair, fleksibel, dan menyenangkan. Namun efektif.
Guru juga tak pernah mengkritik murid yang justru dinilai membuat murid malu dan menghambat proses pembelajaran itu sendiri. Murid “boleh” berbuat kesalahan, namun guru akan memintanya untuk membandingkan dengan hasil sebelumnya. Memang tak ada sistem ranking di sini sehingga siswa merasa confident dan nyaman terhadap dirinya. Ranking dipandang hanya membuat guru berfokus pada murid-murid terbaik saja, bukan ke seluruh murid.

Gelar….Mabuknya Pendidikan

Sekali lagi, Indonesia dihadapkan pada kasus yang mencoreng nama pendidikan. Kasus jual beli gelar yang dipraktekkan oleh IMGI. Cara memperoleh gelar ini sangatlah mudah, Anda tinggal menyetor 10-25 juta, dan Anda dapat gelar yang Anda inginkan..Tinggal pilih…apakah S1, S2, atau S3….benar-benar edan! Sebagian orang mabuk kepayang akan nilai gelar yang memabukkan. Dan tidak tanggung-tanggung yang pernah membeli gelar dari IMGI ini…sekitar 5000 orang.
Ini adalah protet buram masyarakat Indonesia yang memuja gelar melampaui batas. Dengan titel, seakan-akan masa depan lebih mudah. Padahal, nasib ditentukan oleh kerja keras…dan sebagian masyarakat Indonesia mencari jalan pintas. Tak heran, jika kasus wakil rakyat yang melakukan jual beli gelar agar kelihatan mentereng menyeruak di mana-mana. Dan dengan kepala kosong, mereka mencoba mengkonsepsikan pemerintahan Indonesia.

Masalah Pendidikan di Indonesia

Walaupun aku bukanlah tipikal pelajar yang teladan dengan nilai – nilai A, tapi aku sendiri sangat prihatin dengan etika dan kualitas pelajar sekarang ini.
Pelajar – pelajar sekarang (sebagian besar diantaranya) memiliki sikap tidak tahu malu didepan guru dan juga pergaulan yang terlalu bebas. Bebas…? Iya….contoh kasarnya seperti disfungsi HP berkamera. Ngerti kan parahnya…. Apa lagi…? Dilema cinta monyet…Bukan musiman lagi orang – orang mencari cinta baik di sekolah ataupun tempat lain. Setiap hari memikirkan hal tersebut…imbas, pelajaran jadi prioritas kesekian, apalagi agama.
Ada lagi…? Iya ada. Duduklah yang tenang..
DUGEM. Anak gaul mana ada yang ngga tau…, setiap malam dihabiskan untuk kehebohan dunia gemerlap, dihabiskan untuk fly. Kalau sial, tertangkap polisi membawa narkoba, di-DO dari sekolah, dst…dst…
Fasilitas Warnet yang sangat terbuka dan dilindungiprivacy-nya membuat pelajar bisa saja membuka situs – situs yang mengundang…..Kalau pribadi orang tersebut sudah kuat tidak apa – apa, namun bagaimana sebaliknya. Intensitas penggunaan warnet bisa menggila, sampai tengah malam (Hanya berlaku untuk Warnet 24 jam), hanya untuk mengurus satu site, misalnya Friendster atau apalah.